pelayanan perizinan terpadu. Teori dan Proses Kebijakan Publik. pelayanan perizinan terpadu

pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal. M NIP. Si. OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 3. rasional. Persyaratan. No 503/516 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Download: 6: LAMPIRAN STANDAR PELAYANAN Perbub NOMOR503/516TAHUN 2019: Download: 7: Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN. Situs ini juga memberikan akses ke SINOM PERIZINAN SLEMAN, aplikasi online untuk mengurus perizinan di. PIR. bahwa untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau diperlukan pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; b. 3: Kuesioner Pelaku Usaha Tahun 2017. Ditunjang dengan. SiCANTIK dirancang untuk menangani proses perizinan dan nonperizinan, mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen, dan pembuatan. keterangan : *Durasi dihitung sejak dokumen dinyatakan lengkap. Sampel Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih ditetapkan sebanyak 100Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memfasilitasi dan mempromosikan daerah Kabupaten Bengkalis serta berkomitmen melayani investor dengan cara menyajikan informasi yang akurat tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Judul. Kabupaten Semarang memiliki peraturan daerah no 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenWebsite Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok. 46 undangan; ketiga, organ pemerintah; keempat, peristiwa konkret; kelima, prosedurDengan ditetapkannya regulasi tersebut maka Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY secara resmi berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP DIY). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. 30 dan Jumat :. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya. 19630511 198803 1 005 PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Jendral Sudirman No. May 31, 2019 · Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) beserta peraturan pelaksanaanya, apakah berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP, diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya) yang telah berjalan selama ini? b. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 57); 39. 9. ZAHEDI, S. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah DPMPTSP Kabupaten Raja Ampat. Sistem elektronik dengan basis teknologi informasi bisa dimanfaatkan didalam pelayanan perizinan [3]. Fungsi yang dimiliki oleh DPMPTSP dilakukan agar tugas pokok bisa terselenggara dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang. Dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, semua bentuk pelayanan perizinan di Kota Tangerang. E. tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan) Prabumulih, 17 November 2020 Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih A. Sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan Tugas,Pelayanan Terpadu Perdagangan. 25 Sep 2023. dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan pendekatan teori Edwards III. Meningkatkan persentase penanaman modal; Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan terpadu satu pintu; Meningkatkan kecepatan waktu pelayanan;. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun, segera menerbitkan peraturan menteri sebagai pijakan hukum di daerah. efektif dan efisien; dan d. Vidio Tutorial. Tanggal Peraturan. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan c. PERIZINAN ONLINE. The purpose of this study is to obtain a general description of the effectiveness of Si Cantik in e-government-based licensing public services in Purwakarta Regency. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Standar Pelayanan pada , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1) Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP. Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal. penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, yang proses pengolahannya C. 28 Aug. S. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,. May 18, 2015 · Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Konsultasi Awal adalah pelayanan berupa pemberian. Untuk itu, d alam rangka meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif d an efisien, serta dilaksanakan secara terpadu dalam proses permohonan perizinan di bidang moneter, makroprudensial serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia mengembangkan aplikasi perizinan Bank Indonesia. PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang : a. go. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu merupakan salah satu bentuk langkah nyata yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik secara optimal pada masyarakat. 2. WA : +62812-2222-9560. Dengan informasi yang Anda punya, Anda bisa mengetahui izin. . Pelayanan Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PTSP-KLHK) adalah portal online yang menyediakan layanan perizinan lingkungan, informasi legalitas kayu, dan kelestarian hutan. Hasibuan, B. 13. Terdapat dua indicator kebijakan, indicator ketepatan sasaran kebijakan kategori kurang efektif dan pencapaian tujuan kebijakan kategori sangat. Dasar Hukum Pembentukan SKPD : Undang-Undang No. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi serta. Teori tersebut memiliki 3 indikator dalam mengukur pelaksanaan yaitu Sumber Daya Manusia (man), Metode (methods) dan Sarana dan Prasarana. diresmikannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). diharapkan. sk/2020 tentang standar pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kudus kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kudus, menimbang : a. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan juga menjelaskan mekanisme / alur pelayanan dan pengaduan masyarakat sebagai PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA I. Pelayanan Perizinan Terpadu adatah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten. (2017). Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja telah menyediakan panduan pelayanan perizinan yang bisa dilihat dalam bentuk banner yang terpasang di dalam kantor Dinas dan tersedianya papan informasi yang berisi tentang pelayanan perizinan secara online yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Konsultasi Perizinan Izin Menempati Bangunan. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha dan investor dalam mendapatkan izin dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki badan atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan pendelegasian dari kepala daerah. . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta | 915 pengikut di LinkedIn. Informasi 2 Lembar Pengesahan No Nama Jabatan Paraf 1 Kabag TU dan PT Kasubbag LPT KATA. 8. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkeputusan kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota pangkalpinang nomor : 07. Surakarta; Winarno, Budi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Isu Strategis; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah provinsi dilaksanakan oleh Dinas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di wilayah DKI Jakarta, memiliki 316 service point atau Unit. Di surjaya ke-1 misalnya, bisa saja menjadi center. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Samarinda Kota,. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jaga Sekolah - Jaga Riau. memberikan pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun demikian, waktu penyelesaian perizinan masih menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan PTSP. Survey Penilaian. , & Indah Prabawati. "Pelayanan Publik Terpadu merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 7 Pelayanan Non. "good". Pertama, Alfiansyah (2020), judul Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Konsultasi Perizinan Kesehatan. ” Laporan Tugas. 6/kep/dpmptsp&naker/i/2022 tentang jenis – jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota pangkalpinang tahun 2022Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (terlampir Struktur Organisasi DPMPTSP Aceh). Pemerintah telah melahirkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. bahwa un tuk mewujudkan proses pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur. Cari . SETIA (Solusi Empati Tegas Inovasi Andal) Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI. Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan. com KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN NOMOR : 065/ 08 /401. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di wilayah DKI Jakarta, memiliki 316 service point atau Unit. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya masyarakat yang mengajukan dokumen perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena kepercayaan masyarakat. pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kudus nomor : 800/04. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur mengenai alur pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Instansi Pemerintah/Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi,. Isikan lokasi anda saat ini pada isian dibawah ini untuk menemukan jalur ke kantor kami. 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Badung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupxaten Badung Nomor 08. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang maka perlu dibuat buku panduan penggunaan Aplikasi Sicantik Cloud yang ditujukan untuk memberi penjelasan dan. Bentuk pelayanan perizinan usaha yaitu wujudRuang Pelayanan Publik Terpadu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Utama Lantai Dasar Jl. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Pegawai PTSP dibantu oleh tim Teknis yang berasal dari 12 (Dua Belas) SKPD yang bertugas pada pelayanan perizinan di PTSP. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 37. , M. 30 - 16. U. I. Seminar Riset Teknologi Informasi (SRITI) tahun 2016 170 MEMBANGUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BPMPPT KABUPATEN BELU Yapie Yosafat Biredoko1), Landung Sudarmana2) 1)Program Studi Teknik Informatika, STMIK Jenderal Achmad Yani Yogyakarta 2)Program Studi Manajemen Informatika, STMIK. Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yang di maksud dengan Standar Operasional Prosedur selanjutnya yang disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang diberlakukan mengenai barbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, dan Prosedur. pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai apakah berbentuk dinas, kantor atau badan. Semua proses tersebut dikelola dalam satu tempat, satu dinas dan satu gedung. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pinrang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pinrang pada tanggal 4 Juni 2010, Bupati Pinrang melakukan pengisian jabatan struktural dan melantik Dra. 29 Tabel 16. Monitoring Perizinan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Publika, 7(4). Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan model pelayanan perizinan yang mengintegrasikan wewenang dari instansi pemberi izin, sehingga figur hukum dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang berwenang menerbitkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1. #pemkomedan #ptsp #dpmptsp #penanamanmodal #perzinan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan. The focus of the study is the application of the Si Cantik Cloud application. UPTSA Kota Surabayamemberikan kemudahan dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat Kota Surabaya. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan. Peraturan Perundang-undangan. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Perizinan, OSS Budi Utomo Jaya Putra1 Syarief Makhya 2 Maulana Mukhlis 3 2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP,. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) DIBENTUK LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KANTOR GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BKPM PROVINSI DIY. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan Penanaman modal, dan Layanan perizinan & non perizinan secara terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkanSIPPADU - Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Pelayanan Perizinan Berusaha T erintegrasi. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas. Analisis Terhadap Pelak- Pelayanan perizinan terpadu satu pin- sanaan Kewenangan Pelayanan Per- tu di Kabupaten Bangka yang dilaksanakan izinan Terpadu satu Pintu Bidang oleh KPT Bangka tidak terlepas dari komit- Penanaman Modal dalam Rangka Pe- men para pemangku kepentingan terkait. Adapun pelimpahan kewenangan perizinan didasarkan pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 003 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan. Dinas Tenaga. penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah; j. Kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara bertingkat antara DPMPTSP,. Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Perindustrian (Industri Makanan Sereal)". Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah. Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. 18 Halaman; Tutup. 672/reformasi-pelayanan-perizinan-pdf-doc. Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan non Perizinan Persektor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018 II. Basuki Rahmat No. PT SARI COFFEE INDONESIA. Sesuai dengan tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik maka bentuk kelembagaannya ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui. Tepatnya, di bidang Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas guna menjaroin kapastian hukum maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu dan. Penulis menganalisis pelayanan perizinan di Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru menggunakan teori dari George R. dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Solusi Perizinan Warga Jakarta. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang [email protected] Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang izinnya telah selesai dan di data saat pengambilan izin. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Tipe Perizinan : -. modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-PPTSP adalah pejabat yang kewenangannya sebagai pengelola pelayanan Perizinan dan. Sedangkan untuk. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 untuk menciptakan visi,misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan tersebut berada di dua lembaga yaitu Bappeda dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Akan tetapi sekalipun telah terdapat intensi yang kuat untuk melaksanakannya, ternyata pembentukan BPPT. Hubungi. Explanation: √ terpadu mempunyai istilah lain yang lebih dulu pop: satu atap atau dalam bahasa Inggrisnya: one stop. Pernyataan Kebaruan Ilmiah Pertama, penulisan Alfiansyah (2020) berjudul Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu. Prosedur perizinan yang sederhana akan membantu minat masyarakat untuk mengajukan izin usaha. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; Aug 18, 2019 · 8182019 Pelayanan Perizinan Terpadu 141 DATA BASE JENIS PERIJINAN KABUPATEN BARITO KUALA No Nama Ijin Dasar Hukum Syarat Permohonan Waktu Penyelesaian Biaya Perijinan 1… Jul 8, 2021 · Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai July 2021 PERSPEKTIF 10(2):710-727 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance atau kepemerintahan yang baik serta memperbaiki kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness / EoDB). Dasar Hukum PP 40/1996 tentang Ijin Lokasi Keppres 34/2003 Perda 6/2012 tentang Tata Ruang Inpres 6/2013 Permen Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.